Mestikah Binus punya Fakultas Hukum ?

Kamis siang agak sore tanggal 13 Desember 2007, sehabis ngajar skripsi kelas di Kampus Kijang, seorang mahasiswa saya cerita bahwa ia pagi harinya dengan beberapa teman Binus lainnya pada lari terbirit-birit dari rumah kost mengungsi ke kampus Syahdan. Katanya ada OYK (Operasi Yustisi Kependudukan) dari para petugas Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Walikota Jakarta Barat.

 

Banyak mahasiswa yang “kejaring” karena tidak bawa KTP DKI Jakarta dan terpaksa “dibawa” ke Kelurahan Palmerah di Kompleks Sandang itu, dan diadili di tempat karena pelanggaran “tipiring” (tindak pidana ringan) dan diwajibkan membayar denda Rp 15.000,- per orang.

Sabtu paginya, saya membaca suatu berita di Warta Kota dengan headline “Mahasiswa Binus Protes OYK”.

Pertanyaan saya, “Apakah kampus-kampus lainnya di Jakarta Barat semacam Trisakti, Tarumanagara, dan Ukrida yang sama-sama terletak di Jakarta Barat juga terkena OYK para mahasiswanya yang tinggal di rumah-rumah kost ?”

Jawabannya tentu saja, bisa “ya” bisa “tidak”. Dan saya ingin tahu, dan keingintahuan saya sangatlah besar. Tapi mengingat di Koran Warta Kota tidak ada berita OYK di kampus-kampus lainnya di Jakarta Barat, asumsi saya : hanya Binus yang terkena OYK. Mengapa ?

Pertanyaan tambahan, “Apakah kampus-kampus lainnya yang terletak di daerah lain seperti Jakarta Pusat (UBK, UKI, UPI YAI, Gunadarma, Atmajaya), Jakarta Selatan (Al Azhar, UIN), Jakarta Timur (UKI, Jayabaya), dan Jakarta Utara (Untag), serta Depok (UI, Gunadarma) juga terkena OYK para mahasiswanya yang tinggal di rumah-rumah kost ?

Jawabannya, saya belum tahu. Nanti saya cek…

FYI, memang dua tahun lalu telah diundangkan UU baru, kalau tidak salah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang paradigmanya sedikit berbeda dari peraturan yang lama. Di UU baru tersebut, pejabat yang berhak menandatangani KTP tidak lagi Lurah dan Camat, tetapi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pemda setempat. Mengurus KTPpun agak sedikit ribet, yaitu harus mengisi 3 macam formulir sebagai berikut :

1) Formulir Isian Biodata Penduduk untuk WNI (per Keluarga) – formulir ukuran kertas A3 (2 kali lebar A4)

2) Formulir F-1.06 tentang Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) – ukuran A4

3) Formulir F-1.07 tentang Formulir Permohonan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) – ukuran A4

Formulir-formulir tersebut diisi dan ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, tentunya disertai dengan Surat Pindah dari tempat yang lama, dan juga KTP asli yang lama. Setelah dikumpulkan di Kelurahan, KTP diproses awal, kemudian dibawa ke Kecamatan untuk diproses lanjut, dan akhirnya dibawa ke Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda setempat untuk dibuatkan “KTP Nasional”-nya. Waktu proses adalah 4-5 hari kerja. Mengapa saya tahu ? Ya, karena selain sebagai dosen saya juga menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan saya tinggal…

Tapi yang belum jelas, UU 23/2006 kan membahas tentang KK dan KTP untuk keluarga yang “menetap”: maksudnya ada suami, isteri, anak-anak, dan keluarga yang lain (adik,kakak, ibu, ibu mertua, misalnya). Tapi untuk anak kost bagaimana ? Karena anak kost kan penghuni sementara / musiman yang tinggal di suatu tempat hanya 3,5 tahun dan setelah wisuda ia akan berpindah lagi ke lain tempat ?

Selama 4 tahun sekolah di IPB (1976-1980), 3 tahun 2 bulan di Indiana-Amerika Serikat (1986-1989), dan 9 bulan di Singapura (1992-1993), polisi atau Pemda setempat tidak pernah menangkap saya dalam suatu OYK walaupun kemana-mana saya bawa passport, just in case terjadi apa-apa. Orang yang ditanya ID-nya hanyalah karena berurusan dengan  hukum yang secara eksplisit mensyaratkan ditunjukkannya ID (misalnya di bank, beli bir, atau masuk Kafe yang jual alkohol). Itupun Passport berlaku, Student ID berlaku, tapi kalau ID penduduk kita tidak harus punya, contohnya waktu saya tinggal di Amerika dan di Singapura !!!  Artinya, dalam kondisi normal, bila ada pertanyaan dari penegak hukum tentang jatidiri mahasiswa, cukup ditunjukkan ID mahasiswa, mestinya masalahnya sudah selesai, karena penegak hukum mestinya menghormati status mahasiswa sebagai insan intelektual…

Artinya apa ? Artinya, apakah OYK yang dilakukan oleh para petugas Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil agak melampaui wewenangnya, atau sekurang-kurangnya bahasa halusnya, agak berlebihan ?

Mengapa berlebihan ? Karena mahasiswa dikejar sampai di rumah-rumah kost dan sampai lari terbirit-birit walaupun berita dilaksanakannya OYK sudah disebarkan oleh para mahasiswa yang telah mendengar berita tersebut ke teman-teman lewat HP.

En toch beberapa orang harus dibawa ke Kelurahan. Maksud saya, kalau operasinya dilaksanakan sekurangnya berjarak 1 km dari kampus, misalnya di Slipi Jaya, atau di bunderan Slipi, atau di Blok M, itu sih sah-sah saja….

Tapi kalau mengejar sampai rumah kost dan membawa mahasiswa ke kelurahan, termasuk mahasiswa yang sedang “bertamu” ke rumah temannya, itu agak berlebihan menurut saya… Tidak fair karena penunjukan ID sebagai mahasiswa Binus tidak dihargai tetapi tetap “digaruk” juga !!!

Akhirnya, ada beberapa point yang perlu saya catat di sini :

1. Sepeninggal almarhum Pak Sosro, mantan Purek III bidang Kemahasiswaan, urusan tentang kemahasiswaan menjadi agak terbengkalai, terutama urusan mahasiswa di luar pagar kampus. Jaman dulu sekitar tahun 1999-2000, mahasiswa yang mempunyai masalah hukum, apapun bentuknya, pasti mengadu ke Biro Kemahasiswaan atau Pak Sosro selaku Purek III, dan Pak Sosropun dengan tangkas akan mengurusnya ke pihak Pemerintahan setempat (Kelurahan, Kecamatan), Koramil setempat, atau Polsek setempat;

2. Biro Kemahasiswaan dalam struktur organisasi Binus yang baru ganti nama menjadi Center for Student Creativity kalau tidak salah, dan beralih tanggung jawab dari dulunya di bawah Warek II menjadi di bawah Warek III. (Komentar saya : boleh saja mahasiswa dibuat kreatif, tetapi kalau di rumah kostnya dikejar-kejar OYK, something must have gone wrong !)

3. Di Binus yang student body-nya sudah membesar dengan 26.500 mahasiswa dan 2.000 dosen itu, ternyata tidak mempunyai semacam Lembaga Bantuan Hukum yang menetap di kampus. Namanya Indonesia sebagai negara hukum, pasti pada suatu saat, 1 atau 2 mahasiswa akan terkena masalah hukum baik disengaja maupun tidak disengaja sertu perlu dibantu dan didampingi.

Jadi, pertanyaan saya akan saya pertajam, misalnya di Binus ada Fakultas Hukum, apakah OYK tetap mengejar mahasiswa sampai ke rumah-rumah kost ?

Asumsi saya : pasti tidak. Karena kalau hal itu terjadi, ada beberapa mahasiswa senior dari Fakultas Hukum yang melek hukum tata negara (public law) yang akan mendatangi Bapak-bapak yang sedang operasi OYK tadi dan menanyakan banyak hal, dari search warrant (surat tugas), pasal-pasal dalam UU yang dilanggar, pasal-pasal dalam PP yang dilanggar, termasuk juga kepatutan dalam penegakan hukum.

Menurut saya, mahasiswa Binus adalah warga negara yang terhormat, taat hukum, dan berjasa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Termasuk dan tidak terbatas kepada : membagi-bagi sembako ke masyarakat yang tidak mampu sekitar tahun 1998 dan 1999 lalu, ikut menjadi Pemantau Pemilu Forum Rektor di Pemilu legislatif 1999 dan 2004 lalu, dan ikut membantu dan membina masyarakat sekitar kampus dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro mereka…

Saya masih ingat, di tahun-tahun 1999 dan 2000, Bapak Walikota Jakarta Barat yang bernama Bapak Salamun yang berasal dari Tegal, sering berkunjung dan bersilaturahmi ke kampus Binus dengan segenap jajarannya, sambil berpesan, “Tolonglah masyarakat saya yang tinggal di sekitar Binus ini agar ekonomi mereka meningkat. Tolong kampus Binus membantu mereka”.

Itu dulu. Pemerintahan berganti, pemerintahan daerahpun berganti dengan punggawa yang baru. Pejabat Binuspun berganti. Masalah selalu ada, terutama masalah hukum yang menyangkut keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kehidupan mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Walaupun ada sekurangnya 5 orang bergelar Sarjana Hukum di Binus yang bekerja sebagai staf dan juga dosen, saya cenderung mengusulkan Binus punya Fakultas Hukum sendiri mulai 2008 ini, agar Binus bisa selalu dijaga kehormatannya dengan cara-cara yang benar secara terhormat dan menghormati hukum..

Mengingat, Amerika Serikat yang merupakan negara maju itu ternyata kunci kemajuannya ada dua hal yaitu Statistik dan Hukum. Statistik akan mencatat perkembangan sosial ekonomi, dan Hukum akan menjamin semua warganegara mendapatkan perlindungan dengan sepatutnya. Kalau di Binus sudah ada jurusan Statistika, tapi Fakultas Hukum belum ada…

Mudah-mudahan curhat belum dilarang…..

  

16 Comments (+add yours?)

  1. edratna
    Dec 16, 2007 @ 21:29:34

    Cerita KTP banyak di blog…ini salah satu nya
    http://riadi.info/index.php/2007/12/13/
    razia-ktp-di-jakarta/#comment-47

    Reply

  2. Riadi
    Dec 16, 2007 @ 21:48:15

    iya pak…saya salah satu korban haha..tapi memang agak aneh dan agak berlebihan si pak menurut saya…tidak tahu dengan yang lain tapi saya punya kesan sendiri tentang razia seperti ini…rasanya seperti terpidana di sidang dan sebagainya…seperti kurang dihargai..

    Reply

  3. tridjoko
    Dec 17, 2007 @ 15:38:18

    Ibu Edratna : iya, banyak cerita di blog tentang KTP dan OYK. Malah tulisan saya ini banyak di-copy-paste atau di-link oleh blog-blog lainnya. Tapi satu pertanyaan belum terjawab “Adakah kampus pernah mengalami mahasiswanya dikerjar-kejar sampai rumah kost karena ada razia KTP / Operasi YK ?

    Riadi : hi..hi..jadi korban memang nggak enak, jadi lebih baik menjadi “law-abiding citizen” termasuk di hal-hal kecil macam KTP ini. Untung anakku sekolah di Bandung selama 4,5 tahun dan belum punya KTP tapi belum pernah kena razia…

    Reply

  4. edratna
    Dec 19, 2007 @ 10:45:48

    Masalahnya jadi konyol, kalau hanya main kerumah teman, dan punya KTP Jakarta, ikut kejaring juga. Kalau begitu, kalau saya belanja ke Mal Kelapa Gading, atau di Mangga dua, padahal KTP Jakarta Selatan bisa kejaring juga…ini kan cuma cari uang.

    Harusnya yang dijaring adalah ga punya KTP DKI, serta tak ada KTP sementara….kan kalau KTP Bandung dan kerja di Jakarta sah-sah aja, asal punya KTP sementara. Inipun kurang tepat, karena Bdg-Jakarta yang hanya 2 jam, membuat kalau ada tugas , bisa berangkat pagi dan pulang malam…tak harus ganti KTP kan?

    Masalah tsb juga dikomentari oleh Kompas, karena memang sangat…sangat…konyol dan berlebihan

    Reply

  5. tridjoko
    Dec 19, 2007 @ 14:41:11

    Kompas tanggal berapa ? Aku kok nggak baca, padahal di rumah langganan Kompas.

    Aku sih bacanya di Warta Kota..

    Reply

  6. Arya Nasoetion
    Dec 20, 2007 @ 16:36:54

    Adik-adik pacar saya (mereka mahasiswa Binus Anggrek, DKV) juga mengungsi sementara gara-gara razia ke kos. Itu, kalau saya tidak salah, terjadi tanggal 14 Desember.

    Memang konyol sekali sih peraturan itu. Bukan karena adik2 pacar saya hampir kena garuk, tapi karena KTP itu kan harusnya berlaku secara nasional… Bukankah telah sejak lama beredar wacana tentang single ID? Ini kok malah nyuruh pendatang bikin multiple ID?

    Jangan-jangan, nanti SIM Jabar juga gak berlaku di DKI…

    Reply

  7. tridjoko
    Dec 22, 2007 @ 09:39:51

    Hallo Bang Arya Nst : thanks commentnya..

    Wah, pacarnya hebat ya punya “adik-adik” (lebih dari 1) yang masuk DKV Binus, padahal DKV adalah jurusan di Binus yang paling sulit dimasuki (dan paling mahal uang kuliahnya..he..he..). Dan Akreditasinya sudah A, padahal usia program waktu itu baru 6 tahun..

    Yah “garukan” KTP di tempat-tempat kost Binus itu jangan-jangan hanya dialami Binus sendiri, dan tidak ada kampus lain yang bernasib serupa..

    Jelas itu masalah, dan saya sebagai orang IF (Teknik Informatika) atau Comp.Sci selalu berpikir “setiap masalah harus diselesaikan dengan elegan”..

    Dan menurut saya penyelesaian elegan tentang masalah KTP ini hanya satu, yaitu Binus harus punya Fakultas Hukum sehingga 5 tahun lagi akan lahir lawyer macam Frans Hendra Winarta atau lawyer-lawyer lain yang hebat-hebat itu..

    Dan nantinya Binus akan bisa berkata, “Don’t mess with Binus !!!”

    Reply

  8. Agung
    May 14, 2008 @ 20:51:13

    wah,terus gmn tuh Pak kasusnya??
    saya ud basi gt baru tau soal ini.
    abis tmn2 di kls yg ngkost ga pernah cerita2.
    hehehehehehe…!!!
    kan kita punya Pak Besar,pasti beliau bs bantu soal law ini.
    saya juga setuju tuh soal Fakultas Hukum di Binus.
    tapi nanti anak2nya mau ditaruh di mana yah??
    kampus kita kan ud sempit Pak..
    hehehehe…!!

    Reply

  9. tridjoko
    May 15, 2008 @ 20:11:19

    –> Agung :

    Gimana kasusnya ?

    Daripada hubungi Pak Besar, lebih cepet menghubungi “temenmu” itu biar cepet-cepet direalisasikan. Siapa tahu tahun 2008 ini bisa menerima mahasiswa angkatan pertama…;-)

    Dosennya sudah ada sih : Pak Besar dan Pak Paulus…he..he..he..

    Reply

  10. Agung
    May 15, 2008 @ 20:51:37

    tp emank fakultas hukum perlu nama besar,baru bisa menjual Pak.
    mungkin perlu pak juan felix dan pak adnan buyung bantu kita promosi FH Binus.
    hehehehehehehhehe…!!!
    seharusnya sih namanya mahasiswa tau lah soal hukum dikit2.
    kalo ampe “rumah” kita (ntah sewa ato punya sendiri),bahkan kamar hotel kita “digrebek” perlu surat ijin tertulis yg lengkap.
    knp hrs takut ampe lari2??
    kita bs “sewa” Pak Besar buat jd pengacara.
    hehehehehehehehhe….!!!
    tp bener deh Pak,itu kejadian yg konyol luar biasa.

    Reply

  11. ilham ab.
    Sep 15, 2008 @ 07:02:45

    menurut saya bukan hanya fakultas hukum saja yang dibutuhkan binus, tapi mahasiswa binus juga butuh wadah setingkat kampus (BEM/SENAT).

    Reply

  12. mulyadi
    May 27, 2009 @ 10:29:53

    bem sangat perlu buat keseimbangan kampus dalam menyeimbangkan keputusan yang sepihak

    Reply

  13. mulyadi
    May 27, 2009 @ 10:33:39

    pengalaman berorganisasi sangat penting buat para mahasiswa kelak di sudah lulus dari kampus,karna ilmu aja kita ditak cukup kalau tidak di imbangi dengan pengalaman berorganisasi

    Mas Mulyadi,
    Setujuuuuu….soalnya saya dulu waktu mahasiswa aktif berorganisasi. Walaupun tidak pinter, karena waktu mahasiswa aktif berorganisasi saya jadi merasa “punya sesuatu” dibandingkan teman-teman saya yang walaupun pinter tapi pengalaman organisasinya minim….ngomong aja nggak bisa….

    Reply

  14. star90
    Oct 29, 2009 @ 18:49:53

    menurut gw perlu…
    soalnya nyatanya itu…
    setahu saya..sampai sekarang ini..paling banyak anak2an kost-an yang kuliah di binus yang menjadi korban..
    termasuk saya sendiri yang menjadi korban hari ini..
    T.T
    KTP disita..dan disuruh mengikuti sidang…baru dikembalikan KTP-nya..dengan syarat bayar denda sebesar 30ribu perorang…
    T.T
    benar2 gk masuk akal..
    Emang KTP daerah tidak bisa dipakai di jakarta???
    kan status kita mahasiswa..
    kita juga punya bukti….kalau kita mahasiswa binus..
    kan kita ada flazz card…
    tapi kok tetap aje itu terjadi..
    denda segala….>.<

    Delia,
    Wah…saya bersimpati dengan apa yang anda alami hari ini. Saya juga heran….
    KTP Jakarta Timur aja juga kena razia ya katanya…

    Memang benar, Binus perlu punya Fakultas Hukum biar kampusnya agak keren dilihat dari penegak hukum dan aparat pemerintah….

    Kalau Binus gak punya Fakultas Hukum, hal-hal begini terjadi tidak ada yang membela. Paling-paling komplain seperti di Blog ini. Ya kan ?

    Reply

  15. dewi
    Dec 08, 2013 @ 18:43:21

    Wah saya juga pernah kena operasi yustisi dan kena sidang 35.000 kalo ga salah. 70.000 ber2 karena sekamar sama dd.

    Gelo emg! Apa kita nginep d hotel bisa kena yustisi juga? Tamu ke rumah org yustisi juga? Doesn’t make sense. Mana pas disidang di kelurahan ato entah namanya kecamatan di sandang, boro bisa membela diri. Wong koruptor aja bisa dapet pengacara.

    Komentar papa saya habis sidang yustisi, harusnya saya ngom sama petugasnya, pak kalo mau dapet banyak sana masuk ke kampus. Dan hampir di wawancara RCTI. Kalo iya mungkin headline RCTI saat itu adalah mahasiswa binus ngamuk kejaring operasi yustisi.

    Semoga masih bisa curcol.
    Wkwkkwkwkkwkw

    Dewi,
    Wah…sempet kena jaring juga yah….hehe
    Itu namanya tipiring, tindak pidana ringan, jadi tidak perlu pengacara, cukup akui kesalahan dan bayar.
    Menyedihkan memang. Tapi Binus sekarang sudah punya jurusan Hukum, yaitu Hukum Bisnis yang tahun 2013 ini adalah tahun ketiga dengan jumlah mahasiswa sekitar 250 orang kalau tidak salah. Sudah lumayan…

    Reply

    • dewi
      Dec 09, 2013 @ 21:50:38

      Hahahahha ga sempet mengakui dan membela diri juga itu mah pak. Lgsg baca nama sama pasal terus ketok palu. Haduuuuh emg aneh banget peraturan kaya begituuu..

      Dewi,
      Iyaaaa…saya pengin ketawa, tetapi juga punya rasa kasihan, terhadap anak yang kena operasi yustisi seperti itu..

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: